Lensainformasi.com – Jakarta -Ketua Forum Masyarakat dan Mahasiswa Bersatu Kabupaten Ogan Komering Ilir (FM2OB) sudah berada di Jakarta untuk melaporkan dugaan penyimpangan anggaran dana APBD OKI 2023 – 2024,sebesar 50 milyar.
Forum Masyarakat Dan Mahasiswa OKI Bersatu (FM2OB) akan Aksi dan melaporkan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (16/12/2024).
Ketua FM2OB Feri mengatakan bahwa dirinya geram terhadap tindakan pemerintah kabupaten OKI yang hingga kini diduga menunda pembayaran beberapa proyek tersebut.
“Banyak proyek yang belum dibayar, bahkan puluhan perusahaan,seperti di Dinas PUPR, Dinas Pendidikan dan lain-lain, padahal proyek proyek itu bersumber dari Dana Pemerintah Pusat yaitu dana DAK, DAU. Kemana uang tersebut, kok bisa belum ada pembayaran”, jelas Feri di Jakarta pada Minggu (15/12/2024).
Dia juga menambahkan nilainya cukup fantastis mencapai 50 Miliar Rupiah.
“Karena itu kami meminta KPK agar turun tangan untuk mengusut semua pihak yang diduga terlibat”, jelasnya.
‘Saat ini kami sudah berada di Jakarta dan lagi siap-siap untuk aksi pada Senin, 16 Desember nanti”, imbuhnya.
Selain itu, tambahnya FM2OB juga meminta agar KPK mengusut indikasi MarkUp pada proyek-proyek normalisasi sungai di Kabupaten OKI yang disinyalir ajang korupsi berjamaah.
“Kami meminta agar KPK mengusut tuntas beberapa proyek yang kami duga ada penyimpangan sehingga merugikan negara”
“Puluhan Perusahaan di OKI proyek sudah selesai tapi belum di bayar”ujarnya.
Seperti beberapa kegiatan:
* Diduga MarkUp Normalisasi Sungai Kebun Cabe Rp. 4 M
* Diduga MarkUp Normalisasi Sungai Dadap Rp. 4 M
* Diduga MarkUp Normalisasi Sungai Jejawi Rp. 1,5M
* Diduga MarkUp Normalisasi Sungai Kobak -Sungai Gambo Rp. 3 M
* Diduga MarkUp Normalisasi sungai Rasau Rp 2 M
* Diduga MarkUp Rehap Rumah Dinas Bupati OKI Rp 2 M
* Diduga MarkUp dan Tidak Sesuai RAB Rehab Jalan Mulya Jaya Senilai Rp. 2 M
* Diduga MarkUp Pembangunan Pintu Air Desa Gading Mas Kecamatan Sungai Menang Rp 1 milyar.
* Diduga MarkUp pembangunan pagar SMPN 1 Jejawi OKI Rp. 2 M
* Diduga MarkUp Pintu Air Desa Arisan Buntal Kecamatan Kayuagung Rp.1 M.
Juga yang jd sorotan
Rehab Rumah Dinas Bupati OKI yang nilainya Rp 2,9 M yang kuat dugaan proyek di monopoli (orang dalam)”.
Menurut kami belum layak untuk direhab dan itu dinilai mubazir dan menghamburkan uang saja”
Maka kami mendesak KPK membentuk tim khusus Segerah usut tuntas,atas laporan kami Karenah puluhan Perusahaan yang belum di bayar ,dan Segerah tetapkan tersangka. pungkasnya.
Sampai berita ini di tayangkan belum ada pihak terkait dapat di konfirmasikan.
