Lensa-Informasi.com,PALI Sumsel-Persoalan menyangkut proyek survei Seismik 3D di Kecamatan Abab,Penukal dan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Sumatera Selatan, belum menemukan solusi. Ibarat benang kusut, masalah yang tak henti-hentinya disuarakan masyarakat itu, justru berpotensi semakin runyam dan tak terurai. Sebab, jangankan mereda dan ditemukan jalan keluar, kini malah menjadi soroton dan perbincangan di masyarakat lantaran banyaknya dugaan praktik kotor/ Pembungkaman pada oknum-oknum yang mengatasnamakan tokoh masyarakat dalam kegiatan seismik 3D Abab tersebut.Sabtu (03/06/2023).
Dikatakan Wisnu Dwi Saputra SH tokoh pemuda PALI sekaligus Advokat ini manyayangkan terkait temuan dugaan praktik kotor/ pembungkaman pada pelaksanaan kegiatan seismik ini,dirinya berharap agar APH segera turun kelapangan,baik BPKP maupun pihak-pihak berwenang agar segera meng audit PT Daqing Citra PTS selaku kontraktor pelaksana kegiatan seismik yang ditunjuk oleh PT Pertamina.
“Ada banyak kejanggalan yang kita temukan dilapangan,mulai dari bukti kwitansi pembayaran administrasi dan koordinasi dengan tokoh masyarakat yang dibayarkan setiap bulannya” ungkap wisnu
dirinya juga mempertanyakan pihak perusahaan PT Daqing Citra apa tujuan dari pembayaran kepada oknum-oknum yang mengatasnamakan tokoh masyarakat tersebut sehingga setiap bulan perushaan harus mengeluarkan biaya seperti itu.
“dari data yang kita dapat setiap bulan perusahaan membayar Rp 1.500.000 kepada setiap oknum yang mengatasnamakan tokoh masyarakat seperti yang tertulis dalam kwitansi yang diberikan setiap periode bulan” bebernya
“untuk itu kami meminta kepada para penegak hukum (APH) agar segera mengaudit PT Daqing Citra PTS karena kami menduga ada praktek suap/ pembungkaman yang merugikan rakyat dan Negara” tambahnya
Wisnu juga mengapresiasi dan mendukung pernyataan DPR RI komisi VII yang membuat pernyataan agar BPKP mengaudit PT Daqing Citra PTS dan meminta PT Pertamina menunda pembayaran sebelum di audit, seperti yang dikutip di www.gesuri.id
Dimana DPR RI dari Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini meminta agar BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) mengaudit pelaksanaan pekerjaan survei seismik 3D oleh PT Daqing Citra ini. Mengingat pendanaan proyek ini menggunakan anggaran negara lewat cost recovery.
Tidak hanya itu, dalam kunjungan kerja yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Bambang Hariyadi dan dihadiri juga oleh anggota Komisi VII DPR RI, Syaikhul Islam ini juga meminta PT Pertamina Hulu Rokan untuk menunda pembayaran kepada PT Daqing Citra sampai audit oleh BPKP selesai.”(Dikutip dari www.gasuri.id)
Sementara humas PT Daqing Citra PTS jabal N saat dikonfirmasi mengenai hal tersebut melalui pesan whatsapp mengarahakan untuk konfirmasi dengan syamsul dikarenakan dirinya lagi demam.
“Sy LG demam” tulisnya
Sedangkan syamsul humas PT Daqing saat dikonfirmasi melalui panggilan telepon tidak menjawab serta melalui pesan whatsapp tidak memberikan klarifikasi/ hak jawabnya sampai berita ini diterbitkan.
Menanggapi hal tersebut wisnu juga sangat menyayangkan pihak perusahan yang diduga kurang profesional dalam memberiakn klarifikasi dengan wartawan yang ingin konfirmasi.
“harusnya pihak perusahaan dalam hal ini humas harusnya profesional dalam memberiakan klarifikasi kepada wartawan biar jelas permasalahan tersebut, jangan seperti saling lempar seperti tidak ada tanggung jawab” jelas wisnu
“meraka para wartawan hanya ingin konfirmasi harusnya berikan hak jawab atau klarifikasinya,kalau dilihat dari sini semakin banyak kejanggalan ada apa??” tutupnya
(H/Tim).
