Lensa-informasi.com |Sukabumi – Rohmat Hidayat. Ketua Umum Laskar Pasundan Indonesia (LPI) mengatakan kepada awak media bahwa pihaknya dalam waktu dekat akan menggelar aksi di pendopo Bupati Kabupaten Sukabumi yang mana dalam agenda aksi tersebut
Pihak Lpi jelas mendesak keras agar Bupati baru Kabupaten Sukabumi untuk mengaudit ulang mangkraknya gedung pemda dan gedung graha pemuda sehingga jelas kinerja Pejabat OPD Pemkab Sukabumi di pertanyakan dan perlu di Evaluasi tegas Lpi.
” Jelas Dalam Waktu Dekat Kami Akan Gelar Aksi Pernyataan Sikap Bupati Baru Harus Anti KKN Yang Mana Kami Juga Mendesak Agar Bupati Mencopot Kadis Perkim , Kepala BPKAD, Dan Kepala Bapelitbangda Karena Ketiganya Diduga Keras Telah Lalai Dalam Perencanaan Sehingga Gedung Pemda Mangkrak Padahal Bukan Sedikit Uang Daerah Yang Di Alokasikan Disana ” Cetus Rohmat
Tidak hanya itu Rohmat juga mendesak pihak BPK RI untuk meninjau kembali perkara mangkraknya gedung pemda dan gedung graha pemuda apalagi ada dugaan keras kedua gedung tersebut tidak lah masuk RPJMD sehingga jelas jika dugaan kami benar maka Pemkab Sukabumi wajib mengembalikan seluruh anggaran yang sudah di keluarkan ke Kas Daerah yaitu dengan adanya TGR ” Tegas Rohmat.
Di sisi lain pihak Lpi juga tidak hanya pokus pada gedung pemda melainkan pokus juga pada pengawasan penggunaan anggaran di Dinas Perkim apalagi untuk jalan dan bangunan yang besar dugaan bahwa priode anggaran 2022 sampai 2024 begitu banyak dugaan keras anggaran yang hanya di jadikan ajang bancakan.
Apalagi mengenai non budgeter yang ada di Dinas Perkim perlu sekali pemeriksaan dari APH yang mana disana ada bahasa pokok kewajiban yang harus di bayarkan oleh pengusaha pada saat proses SPK , bahkan dugaan di proses lain pun sama contoh kecil proses PHO , dan Pra Kontrak.
Dengan hal itu jelas bahwa kinerja Kadis Perkim yang hari ini menjabat di pertanyakan integritasnya sebagai seorang ASN dan peran TAPD juga wajib jadi sorotan semua pihak yang mana TAPD membisu pada persoalan ini.
Dimana letak pengawasan sesuai dengan ketentuan tim anggaran pemerintah daerah jelas jelas wajib bertanggung jawab pada semua tidak hanya pengguna anggaran saja.
Maka dari itu Lpi dengan tegas agar Kejaksaan Agung segera memanggil semua pihak terkait pada mangkraknya pembangunan gedung pemda sukabumi terutama untuk Bupati baru sikap tegasnya di tunggu masyarakat jangan sampai terkesan warisan permasalahan ini di aminkan oleh Bupati Baru. pungkasnya,”
